Panglima TNI Agus Subiyanto menilai instansi maupun instansi negara perlu peran TNI. Hal ini dikatakan Agus untuk menanggapi polemik UU ASN yang kini memperbolehkan prajurit TNI menjadi ASN yang harusnya dijabat oleh masyaralat sipil.

“Sekarang contoh persoalan ketahanan pangan, melibatkan TNI. Stunting senantiasa melibatkan TNI, BNPB senantiasa melibatkan TNI. Dalam penanganan perbantuan kepada masyarakat, berasal dari berbagai persoalan itu kan ada pertanyaan, apakah perlu, TNI ada di Kementerian itu. Tujuannya kan menolong masyarakat,” kata slot spaceman Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Contoh lainnya, peran TNI didalam mengirimkan logistik pemilu ke wilayah terpencil. Menurutnya, TNI senantiasa diminta menolong tanpa ada nota kesepahaman.

Kemarin kami mengirimkan logistik ke wilayah-wilayah terpencil itu menggunakan fasilitas TNI padahal di didalam MoU tidak ada. Tapi didalam pelaksanaannya, mereka senantiasa meminta pemberian kepada saya,” ucapnya.

Agus pun menyerahkan semuanya sistem pembentukan RPP manajemen ASN ke Menteri PAN-RB dan DPR. Dia cuma mengutamakan bahwa TNI tentu ada di tiap tiap permasalahan.

“Ya nanti dapat dibahas lebih lanjut. Tadi layaknya yang saya sampaikan, tiap tiap problem tentu ada TNI,” pungkasnya.

Personel TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Kontras: Bahaya Bagi Demokrasi, Kembali Dwifungsi ABRI

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pengisian jabatan ASN berasal dari TNI/Polri justru bertentangan dengan agenda demokrasi. Aturan didalam UU ASN ini justru berpotensi mengembalikan peran dwifungsi ABRI layaknya terhadap masa orde baru.

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy menilai pemerintah sedang terhubung pintu seluas-luasnya bagi TNI/Polri untuk menduduki posisi yang harusnya ditempati penduduk sipil.

“Hal ini sadar berbahaya bagi demokrasi dikarenakan sanggup berpotensi lagi ke bayang-bayang peran dwifungsi ABRI,” kata Andi kepada Liputan6.com di Jakarta.

Lebih baik kata Andi, pemerintah patuh dengan konstitusi di mana TNI dimandatkan cuma untuk mengurusi bidang pertahanan dan kepolisian ditugaskan untuk mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan justru urusan sipil.

“Dampaknya tidak cuma bagi demokrasi, ini juga sanggup berdamapak bagi ASN non TNI/Polri. Masuknya TNI/Polri ke struktural ASN tentu dapat mengganggu jenjang karir ASN tersebut,” ujarnya.

Sementara Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menilai ditempatkannya bagian TNI/Polri menjadi ASN menyebabkan dua institusi berikut menjadi instansi yang jauh berasal dari profesionalitas. Selain itu, tidak ada kedaruratan yang penting supaya mengharuskan ASN berasal berasal dari TNI/Polri.

“Ditempatkannya TNI/Polri cuma dapat memperparah kondisi di sedang problematika ke dua institusi yang tetap menumpuk, khususnya perihal dengan kultur kekerasan,” kata Dimas.

KontraS pun, kata Dimas, risau kecuali pendekatan keamanan dan pelibatan pasukan dapat semakin masif dikerjakan sejalan dengan pelibatan TNI menjadi ASN di jabatan tertentu. Sebab didalam berbagai kasus-kasus layaknya konflik lahan, pertambangan, dan persoalan sumber energi alam lainnya, keterlibatan aparat justru seringkali berujung dengan kekerasan dan kriminalisasi sipil.

Selain itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI membatasi jabatan sipil yang sanggup diduduki oleh prajurit aktif. Sehingga ketetapan didalam Pasal 19 UU ASN tumpang tindih dengan ketetapan lainnya khususnya yang menyesuaikan soal TNI.

Adapun didalam Pasal 19 ayat (3) UU ASN disebutkan bahwa: Pengisian Jabatan ASN khusus yang berasal berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud terhadap ayat (2) dikerjakan terhadap Instansi Pusat sebagaimana diatur didalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Padahal terhadap UU TNI pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa: Prajurit cuma sanggup menduduki jabatan sipil sesudah mengundurkan diri atau pensiun berasal dari dinas aktif keprajuritan.”

“Pasal ini mensyaratkan semua perwira aktif cuma sanggup menduduki jabatan sipil sesudah pensiun atau mengundurkan diri berasal dari dinas kemiliteran,” kata Dimas.

Sementara didalam UU Polri pasal 28 ayat (3) juga disebutkan bahwa: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sanggup menduduki jabatan di luar kepolisian sesudah mengundurkan diri atau pensiun berasal dari dinas kepolisian.

“Norma berikut sangat sadar melarang bagian Polri yang statusnya tetap aktif untuk menyita tugas di luar urusan kepolisian. Seorang perwira mesti mengundurkan diri khususnya dulu, baru sanggup menerima tugas memegang tugas memimpin suatu daerah,” lanjutnya.

By admin4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *