Februari 10, 2025

Globalassessmenttool – Perangkat Canggih Teknologi Terbaru

Berbagai inovasi teknologi yang sangat menarik dan secara signifikan mengubah cara kita hidup

Kebijakan Dikaji Ulang Abdul Muti Kumpulkan Kadinas Pendidikan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengucapkan, pihaknya akan mengundang para kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi untuk membahas kebijakan zonasi. Pemerintah pusat akan mendengarkan terlebih dahulu tentang progres zonasi sebelum menetapkan keberlanjutan kebijakan tersebut.

“Kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk nanti bersua dengan kita. Dan kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya perlaksanaan zonasi itu di lapangan,” sebut Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Upaya itu dilaksanakan, kata dia, karena memang selama ini masih ada permasalahan-permasalahan slot gacor 777 berhubungan zonasi. Permasalahan-permasalahan berhubungan zonasi yang Mu’ti maksud tersebut bagus menyangkut undang-undang ataupun hal-hal teknis di lapangan, yang acap kali menjadi perdebatan di tengah masyarakat pada dikala cara kerjanya.

“Sebab ini memang amat berkait dengan pemerintah tempat sebagai pelaksana dari zonasi itu. Namun mungkin yang kami undang provinsi dahulu. Sebab apabila seketika ke kabupaten/kota mungkin terlalu banyak sehingga keinginan kami para kepala dinas ini dapat memberikan usul,” kata Mu’ti.

Padahal begitu, dia menerangkan soal sebagian semangat dari kebijakan zonasi. Sebagian di antaranya, merupakan mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sosial di mana mereka berada, memberikan peluang pendidikan bagi buah hati-buah hati bangsa untuk belajar di institusi pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

“Selain memang menjadi pertimbangan. Sebab juga memang ada afirmasi-afirmasi lain yang mungkin selama ini sudah dilaksanakan,” kata dia.

Pada peluang itu Mu’ti juga menerangkan, Kemendikdasmen mau mensupport partisipasi publik yang disebut dengan ‘Gotong Royong Mencerdaskan Bangsa’ atau pendekatan semesta partisipatif. Pihaknya mau supaya para pemangku kepentingan di dunia pendidikan dapat lebih banyak terlibat dalam setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

“Sebab sekuat apapun pemerintah tidak akan dapat memenuhi keperluan pendidikan masyarakat tanpa dukungan dari masyarakat sebagai penyelenggara dan juga sebagai pengguna jasa pendidikan,” tutur Mu’ti.

Share: Facebook Twitter Linkedin

Comments are closed.